Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020

Prokompi, (25 November 2020) Asisten Daerah III mewakili Bupati Purwakarta menghadiri kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia dalam zoom meeting di Ogan Lopian.

Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa penyusunan dan penetapan APBN tahun  2021 dilaksanakan tepat waktu di tengah Pandemi Covid-19. Proses penyerahan DIPA dan TKDD APBN tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis.

Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya, yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. 

Selain itu, akselerasi belanja APBN mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terukur berat oleh Covid-19 ini. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Tahun 2021 nanti , Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5% meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita harus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Fokus pertama dalam Belanja Negara adalah dalam mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19 melalui program pencegahan penyebaran melalui penerapan disiplin kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan jarak) dan 3T (Testing, Tracing dan treatment). Untuk program vaksin Covid-19 serta vaksinasi. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar yang ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 (satu) juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas. Reformasi dan perbaikan lingkungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Belanja kementrian lembaga ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif.

Program prioritas untuk tahun 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food service, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN tahun 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur, peran teknologi informasi dan komunikasi, dan transformasi digital. Mulai tahun 2021, dilaksanakan reformasi penganggaran kementrian lembaga dengan penganggaran berbasis hasil, perbaikan mencakup 1 (satu) peningkatan integrasi konvergensi kegiatan pembangunan antar kementrian lembaga. Pengurangan publikasi kegiatan antar pengertian belajar. Serta penajaman perumusan program di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi di bidang perpajakan. TKDD ini di tahun 2021 dialokasikan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol mendorong pemerintah daerah di dalam pemulihan ekonomi serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, Para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga, Gubernur/Walikota se-Indonesia, Kepala Daerah se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya.

*BAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIM*