Laporan Hasil Perbaikan Data NIK KPM Bansos Kemensos RI oleh Pemkab/Pemkot se-Jawa Barat secara Virtual

Prokompim, (22 Maret 2021)

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. H. Agus Rachlan Suherlan, MM didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Drs. H. Sulaeman Wilman, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Asep Surya Komara, SH, M.Si, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat A.M. Sundari, SE mengikuti Laporan hasil perbaikan Data NIK KPM Bansos Kemensos RI oleh Pemkab/Pemkot se-Jawa Barat secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Ogan Lopian.

Hasil evaluasi perbaikan data  sudah baik mencapai 50%, kendalanya ada di teknis harus di validasikan data yang di disduk daerah dengan dirjen dukcapil pusat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat menyampaikan Bantuan sosial dari kementerian sosial ini satu-satunya bantuan yang masih muncul, perbaikan data seluruh Indonesia tidak jauh berbeda dengan hasil Jawa Barat termasuk cukup bagus.

Semua Provinsi mengakses aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kemensos sehingga menjadi lelet dan prosesnya menjadi lama persoalan administrasi kependudukan juga butuh kehati-hatian supaya tidak terjadi lagi kesalahan.

Perbaikan data ini untuk data penerima bansos meliputi perbaikan NIK data dengan Kependudukan, data meninggal, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

Pemerintah Kab/Kota mengkaji dan menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendataan dan updating DTKS dan data KPM penerima Bansos di wilayahnya serta menganggarkan dalam APBD Kab/Kota untuk pemenuhan pembiayaan pendataan dan updating data tersebut.

Pusdatin Kemensos RI seyogyanya mempertimbangkan waktu perbaikan data yang dialokasikan kepada Kab/Kota di Jawa Barat dengan mempertimbangkan jumlah data KPM di Jawa Barat adalah yang terbesar di tingkat Nasional.