Penilaian Tahap II Paritrana Award

Prokompim, (16 Maret 2021)
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Drs. Iyus Permana, MM didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi H. Titov Firman Hidajat, SH menghadiri Penilaian tahap II Paritrana Award, bertempat di Hotel Double Tree by Hilton Jakarta.

Paritrana Award dibuat untuk meningkatkan kesadaran dari pemerintah dan pemberi kerja akan pentingya jaminan sosial. Pemerintah dan pemberi kerja berperan penting dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di setiap daerah.

Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Republik Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja. Nama Paritrana ini diambil dari bahasa sanskerta yang berarti perlindungan.

Program ini diharapkan bisa mendorong terhadap peningkatan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sekretaris Daerah pada sesi wawancara menyampaikan di Kabupaten Purwakarta ada perlindungan pekerja informal sumbernya dari menyalurkan dana csr dan asn, kepada tukang bangunan, petani, pemulung semuanya di fasilitasi untuk masuk BPJS ketenagakerjaan.

Sementara untuk UMKM ada kebijakan lain karena sesudah covid-19 jumlah pelaku usaha UMKM meningkat drastis, Bupati memberikan kebijakan pinjamam modal kerja dengan nominal yang berbeda. Juga diberikan perhatian dan keterampilan supaya nantinya lebih berkembang lagi yang berkaitan dengan produk dan kualitas.

Pemerintah kabupaten Purwakarta memberikan pelatihan-pelatihan kepada para penganggur baik yang dapat kartu kerja maupun tidak yang dibantu oleh Disnaker maupun lembaga-lembaga pelatihan swasta yang ada di purwakarta.

Mendorong kepesertaan tenaga kerja pada DKM masjid, tokoh agama, MUI, hingga guru ngaji, sehingga dapat menjadi peserta tenaga kerja dan anggarannya berasal dari anggaran zakat yang kemudian dikelola oleh Baznas ASN se-Purwakarta, sementara untuk non muslim sudah sosialisasikan tapi belum masuk kepesertaan.


Komentar