Penganugerahan dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Prokompim, (22 April 2021)

Bertempat di Ogan Lopian, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta (Drs. H. Iyus Permana, MM) didampingi Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bappelitbangda, Unsur Ortala dan Unsur BKPSDM menghadiri Video Conference terkait Penganugerahan dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang memastikan setiap program kegiatan dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung kepada masyarakat. SAKIP dibangun di atas landasan perencanaan yang berorientasi hasil, memiliki dampak nyata, dan terukur keberhasilannya.

Setiap permasalahan yang ada di masyarakat diurai yang dibuatkan solusinya dalam program dan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat Daerah berkolaborasi untuk menyelesaikan beberapa prioritas yang menjadi fokus Pemerintah Daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monitoring dan evaluasi kinerja terus menerus dilakukan, tidak lagi menanyakan berapa serapan anggaran, tetapi kinerja apa saja yang telah dilakukan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. 

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi.

Kementerian PAN-RB melalui Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memiliki peran penting untuk mendorong penerapan SAKIP di instansi Pemerintah, salah satunya adalah melalui evaluasi SAKIP. Proses evaluasi dimulai dari tahapan pra-evaluasi, dimana evaluator menganalisis hasil evaluasi tahun sebelumnya serta menganalisis isu strategis terkini yang dihadapi setiap Pemerintah Daerah. Selain itu evaluator menganalisis seluruh dokumen terkait mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, RKA, hingga laporan kinerja, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.  

Pada hari ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyerahkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikannya.

Di tengah pandemi Covid-19, acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020 ini dilaksanakan dengan perpaduan antara tatap muka langsung dan melalui daring. Menteri PANRB memberikan hasil evaluasi secara simbolis kepada 66 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara melakukan pertemuan tatap muka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menekankan bahwa birokrasi harus bekerja dengan memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisian, di tengah semakin banyaknya kebutuhan pembangunan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk mengukur pengelolaan anggaran negara yang berorientasi hasil, Agus menjelaskan bahwa Kementerian PANRB setiap tahunnya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB menyusun profil instansi Pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut beliau, semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu Instansi Pemerintah.

Selain melakukan evaluasi SAKIP, Kementerian PANRB juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil. Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB menyusun profil instansi Pemerintah berdasarkan tingkat perbaikan tata kelola instansi pemerintah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memacu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan semakin meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Pada kesempatan ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penganugerahan SAKIP secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota