Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat

Prokompim, (31 Mei 2021)
Bertempat di Ogan Lopian Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dra. Hj. Karliati Juanda,MM, Kepala Dinas Perhubungan R. Iwan Suroso Soediro, ST dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video conference.

Rakor dibuka dengan paparan dari sekda Jabar mengenai perkembangan kasus covid-19 di Jawa Barat, di beberapa kabupaten/kota yang tinggi kasus aktifnya dirumpun dengan kepadatan yang tinggi juga, seperti kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Karawang.
Kasus aktif dari tanggal 24-30 Mei adalah menurun 9,51%, tingkat kesembuhan meningkat menjadi 89,11%, dan yang perlu di waspadai ketersediaan tempat tidur saat ini menjadi 38,22% sehingga meningkat menjadi 8% dari periode sebelumnya.

Sesuai arahan presiden laporan detail kabupaten/kota harus diperhatikan, indikator pertamanya adalah perkembangan kasus aktif  rata-rata Jawa Barat 9,51 % dibandingkan dengan kasus terkonfirmasi, sedangkan untuk indikator tingkat kesembuhan masih lebih rendah dibawah nasional.
Sementara itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan mulai minggu sekarang akan bekerja keras untuk ke daerah-daerah yang raportnya perlu ditingkatkan, karena jelas arahan presiden untuk selalu memonitor berdasarkan angka-angka.

Kematian tertinggi juga harus ada penilitiannya ini yang terjadi di Ciamis, Tasikmalaya, dan Karawang dari mulai yang terpapar sampai penanganannya untuk didapatkan data yang harus segera dilaporkan, karena akan menjadi bahan evaluasi bisa saja karena ventitalornya kurang atau alat-alat yang kurang memadai.
Kemudian cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Jawa Barat tergolong rendah, dan meminta daerah kota/kabupaten menerapkan strategi jemput bola untuk memperluas cakupan vaksinasi, selain alasannya karena jarak ke pos vaksinasi dan komorbid, banyak lansia yang tidak mau divaksin, dan masih ada anggota keluarga yang memiliki lansia tidak ingin kerabat manulanya menjalani vaksinasi Covid-19.

Pemerintah kabupaten/kota harus gencar mengedukasi dan menginformasikan kepada lansia dan keluarga yang memiliki lansia agar mau membawa lansia untuk divaksin dan memobilisasi lansia dengan cara mendaftarkan dan mengatur lansia ke tempat vaksinasi Covid-19
Kegiatan ini dihadiri jugap oleh sekretaris DPMD, Sekretaris Damkar, Kabag Hukum, unsur Disporaparbud, Dinkes

Komentar