Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Drs. H. Iyus Permana, MM mengikuti Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2022 Terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Daerah secara virtual.
Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar membuka dan mendukung BNPT pada kegiatan Rapat Sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disebut dengan REN PE.
Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021, REN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
Kemendagri sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, dukungan Kemendagri terhadap REN PE dapat dilakukan dengan bersama membangun dukungan ekosistem pelaksanaan REN PE di daerah, Salah satunya lewat dukungan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah melalui pedoman umum penyusunan APBD.
Perlu diikat di Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai pembina pengelolaan keuangan di daerah, supaya dalam pedoman penyusunan APBD 2022 dimasukan soal REN aksi ini agar pemda bisa masukan program kegiatannya di APBD.
REN PE juga perlu didukung dengan produk hukum di daerah seperti Perda, perbup, maupun produk hukum lainnya, termasuk menggerakan seluruh lapisan pemerintahan hingga ke level RT RW, tujuan utama dari sebuah REN aksi bukan banyaknya poin REN aksi yang dijalankan, namun bermuara pada bagaimana manusia, masyarakat, warga atau bangsa Indonesia memliki kepedulian, kesadaran aktif, melakukan dan mendukung upaya-upaya REN PE.
Selain menggerakan pemerintahan secara berjenjang, tentu harus menggerakan ekosistem lainnya, ada ormas, kemudian ada parpol yang harus diajak bicara, supaya dukungan parpol/dukungan parlemen terutama di daerah kuat.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Kesbangpol se-Indonesia.
Komentar
Posting Komentar