Webinar Sinergi Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dan Kehutanan di Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial

Prokompim, (25 Agustus 2021)

Kepala Bagian Pemerintahan Didi Garnadi, S.pd, MM, beserta unsur Kesbangpol, Bag Hukum, Bappeda, dan Pertanian mengikuti Webinar Sinergi Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dan Kehutanan di Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial secara virtual, bertempat di Ogan lopian.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Simembuka Acara Webinar Sinergi Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dan Kehutanan di Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial.

Penyelesaian konflik pertanahan tergantung pada tiga hal, yaitu status hak dan/atau HGU, apakah masih aktif atau sudah berakhir. Kemudian, dasar klaim masyarakat secara yuridis harus jelas. Serta penguasaan fisik di masyarakat.

Penyelesaian konflik pertanahan perlu dilihat secara komprehensif, konflik pertanahan juga melibatkan kementerian/lembaga terkait agar solusi penyelesaian yang dilakukan tepat, Praktis penanganan konflik tidak cepat beda dengan sengketa pertanahan, hanya melibatkan pihak satu dua orang. Sedangkan konflik pertanahan biasanya terkait dengan kelompok masyarakat.

Upaya pencegahan konflik sesuai instruksi Menteri ATR/BPN agar konflik pertanahan tidak semakin meningkat ke depannya. Sebab itu, saat ini Kementerian ATR/BPN juga tengah menyusun kebijakan mekanisme pencegahan konflik pertanahan agar tidak terjadi peningkatan angka kasus baru konflik pertanahan.

Saat ini terus berupaya mencegah dan mengatasi agar tidak ada peningkatan kasus mafia tanah, adanya Satgas mafia tanah yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN dan Polri saling berkoordinasi agar kejahatan terkait pertanahan dapat diminimalisir.

Narasumber kegiatan ini Staf Khusus Menteri ATR/KaBPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutananan dan Tata Lingkungan- KLHK, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan -KLHK, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri