Pertemuan Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Prokompim, (29 September 2022)

Bupati Purwakarta Ambu Anne Ratna Mustika menghadiri Pertemuan Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, bertempat di Jakarta Convention Center. 

Dalam paparannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dapat dikendalikan oleh peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, pengembangan urban farming dan peluasan kerja sama antar daerah, memfasilitasi distribusi pasokan serta penguatan pemanfaatan data detail. 

 

Tindaklanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Sesuai arahan Presiden Jokowi kepada para menteri, BUMN dan Kepala daerah, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia merupakan agenda koordinasi dan penyamaan persepsi tentang percepatan belanja pemerintah sebagai salah satu strategi percepatan pemulihan ekonomi melalui penggunaan produk dalam negeri yang diproduksi oleh UMKM. 

Aksi tersebut dapat dilaksanakan dengan digitalisasi pada integrasi sistem dan kondifikasi pada data belanja pemerintah, penandatanganan dengan kontrak payung dengan perusahaan laptop dalam negeri, peluncuran kartu kredit domestik, strategi pengurangan impor masing-masing K/L melalui regulasi internal dan perizinan impor hingga tingkat, vrizing produk impor yang memiliki subtansi dalam negri dan yang terakhir dengan platform pengadaan nasional. 

Selain itu, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dapat dilakukan dengan menetapkan tiga instrumen kebijakan yaitu penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstim 2022-2024, ketersediaan data pensasaran percepatan pengahapusan kemiskinan ekstrim dengan P3KE (data spesifik, spesial) yang padan, dukcapil dan data mencangkup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi yang lebih akurat.

Diharapkan dengan adanya rakor ini, dapat membuat seluruh lembaga / instansi yang ada di Indonesia dapat bekerja dengan kongkrit dan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia lebih maju.

Turut hadir Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur/Bupati/Walikota Se-Indonesia, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan Lembaga terkait.