Bertempat di Aula Janaka Setda Purwakarta, Sekretaris Daerah Norman Nugraha mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan langkah kongkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 secara virtual.
Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang dimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhamad Tito Karnavian dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan tanggal 23 Februari 2023.
Hal penting yang harus dilakukan daerah dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah, diantaranya :
1. Kepala daerah terus memonitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi
2. Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, Kabupaten/Kota)
3. Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan), perintahkan sekda sebagai kasatgas pangan agar pengendalikan harga pangan.
4. Daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khusunya tarif PLN, PDAM, angkutan kota)
Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi, antara lain yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah (administered prices) dan inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (volatile goods)
Inflasi administered prices, harga suatu barang atau jasa administered prices yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh barang/jasa administered prices diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan tarif transportasi. Inflasi volatile goods didominasi bahan makanan sehingga sering disebut juga sebagai volatile goods. Contoh barang/jasa volatile goods diantaranya beras, ayam ras dan cabai rawit.
Koordinasi dalam rangka pemantauan ketersediaan dan stabilitas pangan, diantaranya :
1. Monev bersama SPHP beras (Bapenas, Kemenag, Pemda, Satgas pangan, perum bulog)
2. Pelaksanaan Gerakan beras murah
3. Rakor bersama stakholder pangan terkait
4. Pelaksanaan SPHP di seluruh wilayah Indonesia.
Rakor ini diikuti oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Bagian ekonomi dan Keuangan TNI, Gubernur, Bupati/Walikota beserta Forkopimda seluruh indonesia.
Komentar
Posting Komentar