Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual

Prokompim, (21 April 2025)

Sekda Purwakarta Norman Nugraha menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual, bertempat di Aula Wikara 2 BKAD.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Muhammad Tito Karnavian). Turut hadir secara langsung Menteri Sosial RI (Saifullah Yusuf), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Sosial dari Kemenko, Jajaran Kementerian Pertanian, dan Jajaran Kemendagri. Turut hadir juga secara virtual Pimpinan BULOG, Kepala Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, Jajaran Gubernur, Bupati/Walikota, Forkopimda Provinsi dan daerah. 

Dalam rakor ini, Mendagri membahas terkait Sekolah Garuda yang pernah dibahas minggu lalu oleh Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah itu ditargetkan untuk mendapatkan talenta-talenta unggulan, ketika anak-anak tersebut telah selesai sekolah maka akan dilanjut untuk diberikan beasiswa ke Top Univercity. 

Mensos RI membahas terkait pengentasan kemiskinan berbasis DTSEN dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Salah satu bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang berfokus pada investasi SDM dan akses pendidikan dasar bagi keluarga miskin ekstrem yakni Sekolah Rakyat. Selain itu, dibahas juga target penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2026 yaitu 0% sesuai RPJMN tahun 2025-2029 dan arahan Presiden RI. 

Secara nasional, tren tingkat inflasi di Indonesia berdasarkan pada bulan Februari ke Bulan Maret 2025 mengalami kenaikan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu dengan menggelar Gerakan Pangan Murah. 

Diharapkan dengan dilakukannya Rakor ini, Gubernur, Bupati dan Walikota dapat segera menyusun program dan anggaran dalam RKPD dan APBD, serta melakukan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sehingga program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana yang ditargetkan.