Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Prokompim, (4 Juni 2025) 

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Pakuan Bandung.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik ASN di Pemprov Jabar ini melibatkan 11 (sebelas) Pemerintah Daerah terdiri dari Kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Depok dan Kota Bandung.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Jabar dan 11 (sebelas) Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menjalin kesepakatan membangun sampai 23 ribu rumah bersubsidi.

Penandatanganan nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri PKP, Kepala BPS, Gubernur Jabar dan 11 Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat untuk kuota 13 ribu. Sementara 10 ribu lainnya merupakan komitmen dari BJB yang sebelumnya diminta meningkatkan kuota pembiayaan dan pembangunan rumah bersubsidi.

Menteri PKP menyampaikan “Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang telah bekerja sangat sigap, lalu membuat MoU dan (disepakati) sekitar 23 ribu rumah”. 

Dalam draft nota kesepakatan, disebutkan para pihak yang menandatangani, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing bermufakat untuk mengakibatkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendukung pemutakhiran data penyaluran rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sesuai dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala BPS menyampaikan bahwa pihaknya sedang berkolaborasi dengan BKN dan Kementerian PANRB guna memastikan integrasi data ASN ke dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional. 

Melalui kerjasama ini, diharapkan BP Tapera dapat mengecek apakah ASN tersebut sudah punya rumah atau belum karena syaratnya untuk ASN yang belum memiliki rumah, serta dapat memverifikasi status kepemilikan rumah para ASN.